Tak sedikit gugatan tata usaha negara justru nyangkut di tahap ini. Sepanjang catur wulan pertama 2010, PTUN Jakarta mencatat delapan perkara yang kandas pada dismissal process . Rinciannya, empat perkara pada Januari, dua perkara pada Februari, dan masing-masing satu perkara pada Maret dan April. 4 Tahun 2016 SEMA No. 4 Tahun 2016 yang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 menyatakan sebagai berikut: Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP): 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara a. Berdasarkan Pasal 100 UU PTUN, pengakuan (para pihak) dan pengetahuan hakim adalah 2 dari 5 alat bukti perkara tata usaha negara. Pengakuan adalah keterangan sepihak dalam suatu sengketa dimana ia mengakui apa yang dituduhkan pihak lawan. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang diketahui dan diyakini hakim kebenarannya. keputusan tata usaha negara. Adriaan W. Bedner, 2010, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal (Terj.), HuMa-Jakarta, Jakarta, hlm. 45. 3 Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna DPR-RI Mengenai RUU-PTUN, disampaikan oleh Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh pada 29 April 1986 Peradilan Tata Usaha Negara DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS MATA KULIAH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DOSEN PENGAMPU : EDI PRANOTO, S.H.,M.HUM. Disusun oleh : Pujatmi 181003742015569 Novitri Eka Hapsari 181003742015722 Vita Meylani Susanti 181003742015890 Sendy P.Prilyawan 181003742015569 Vinani Yosila Apriliansyah 181003742015724 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG NOVEMBER Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, Juli 2013, hal. 292—293. 2 Bagir Manan dan Kuntara Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, hal. 159. 3 M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah dalam .

contoh kasus peradilan tata usaha negara